HINDARI melakukan pelanggaran terhadap kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN sebagai upaya untuk menjadi ASN PROFESIONAL yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat.

Kedudukan ASN

• Pasal 8 UU ASN : Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
• Pasal 9 :

1. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
2. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan danpartai politik.

• Keberadaan : Pusat, Daerah dan Luar Negeri.

Fungsi, Tugas dan Peran ASN

• Fungsi ASN (Pasal 10) :

1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

• Tugas ASN (Pasal 11) :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
3. Mempererat persatuan dan kesatuanNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan Kewajiban ASN

Hak ASN :

• Definisi : dalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima.
• Fungsi Penetapan Hak :

1. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
2. Agar dapat meningkatkan produktivitas; dan
3. Menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel.

• Jenis-Jenis Hak PNS (Pasal 21):

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. perlindungan (Pasal 92):

• jaminan kesehatan;
• jaminan kecelakaan kerja;
• jaminan kematian; dan
• bantuan hukum.

• Jenis-Jenis Hak PPPK (Pasal 22):

1. gaji dan tunjangan;
2. cuti;
3. Perlindungan (Pasal 106)
• jaminan hari tua;
• jaminan kesehatan;
• jaminan kecelakaan kerja;
• jaminan kematian;
• bantuan hukum.
4. pengembangan kompetensi.

• Definisi : adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.
• Bentuk Kewajiban (Pasal 23):

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruhwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi public/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik.
2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi public/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan.

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
6. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
8. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
9. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
    
11. Melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Pengantar (Latar Belakang)